Pelemahan rupiah kembali mengingatkan kita pada satu hal yang sering diabaikan: betapa rapuhnya ekonomi yang terlalu bergantung pada gejolak luar. Pada 18 Mei 2026, kurs rupiah di referensi Bank Indonesia berada di sekitar Rp17.496 per dolar AS, dan beberapa hari sebelumnya rupiah sempat melemah ke level 17.670 per dolar. Bagi pasar, angka seperti ini mungkin hanya statistik. Tetapi bagi rakyat, itu bisa berubah menjadi harga yang naik, biaya produksi yang membengkak, dan daya beli yang makin tertekan.
Karena itu, pelemahan rupiah tidak boleh dibaca sekadar sebagai urusan teknis pasar uang. Ini adalah gejala dari struktur ekonomi yang belum benar-benar mandiri. Selama ekonomi bertumpu pada arus modal asing, utang, dan psikologi investor global, maka setiap perubahan sentimen di luar negeri akan langsung terasa di dalam negeri.
Di sinilah masalahnya menjadi lebih dalam. Banyak orang masih mengulang kalimat yang terdengar menenangkan: fundamental ekonomi kita kuat. Tetapi pertanyaannya sederhana: kalau fondasinya benar-benar kokoh, mengapa rupiah begitu mudah bergetar setiap kali kebijakan suku bunga Amerika berubah, atau ketika pasar global memasuki fase tidak pasti? Kekuatan fundamental bukan berarti kebal terhadap tekanan luar. Namun bila sebuah ekonomi terlalu sensitif terhadap modal global, itu menandakan ada kerentanan yang belum selesai.
Dalam pandangan kapitalisme, ukuran keberhasilan ekonomi memang sering dipersempit menjadi pertumbuhan modal, pergerakan pasar, dan derasnya investasi. Negara lalu terdorong untuk terus menjaga “kepercayaan pasar”, sekalipun kebutuhan rakyat belum tentu menjadi prioritas utama. Akibatnya, kebijakan ekonomi kerap lebih sibuk menenangkan investor daripada memperkuat kemandirian riil masyarakat. Di titik inilah ekonomi kehilangan arah: tampak hidup di layar, tetapi rapuh di akar.
Padahal, pelemahan rupiah punya dampak yang sangat nyata. Biaya impor bahan baku naik, ongkos produksi meningkat, dan harga barang ikut terdorong naik. Bank Indonesia sendiri menjelaskan bahwa depresiasi rupiah dapat menjadi salah satu faktor pendorong imported inflation, sementara harga-harga yang lebih tinggi secara nyata paling berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan tetap dan kelompok bawah. Jadi, yang disebut “angka kurs” itu sesungguhnya turun langsung ke dapur, ke pasar, dan ke tempat kerja.
Kondisi ini menunjukkan bahwa problemnya bukan hanya pada kurs, tetapi pada paradigma yang melahirkan struktur ekonomi tersebut. Kapitalisme menempatkan uang sebagai pusat perputaran ekonomi yang harus terus bergerak agar modal bertambah. Dari cara pandang inilah lahir ketergantungan pada utang, ekspansi sektor finansial, dan keterbukaan besar-besaran terhadap modal asing. Sektor riil tetap penting, tetapi sering kali dikalahkan oleh logika finansial yang lebih cepat menghasilkan keuntungan.
Islam memandang persoalan ini dari titik yang berbeda. Ekonomi bukan pertama-tama soal bagaimana modal tumbuh, tetapi bagaimana kebutuhan manusia terpenuhi secara adil dan bermartabat. Karena itu, Islam tidak membiarkan sistem ekonomi dibangun di atas riba, spekulasi, dan ketergantungan yang melemahkan kedaulatan umat. Larangan riba dalam Islam bukan sekadar larangan moral, tetapi bagian dari upaya memutus mekanisme yang membuat uang berputar tanpa nilai riil yang adil.
Islam juga menempatkan sumber daya alam sebagai kepemilikan umum yang tidak layak dijadikan arena akumulasi segelintir pihak. Di sinilah negara memiliki peran penting sebagai pengelola, bukan sekadar regulator yang membiarkan kekayaan publik mengalir ke pusat-pusat modal. Ketika SDA dikelola untuk kepentingan rakyat, negara punya ruang yang lebih besar untuk membiayai pelayanan publik tanpa harus terus bergantung pada utang dan pajak yang menekan masyarakat.
Soal mata uang, kita juga perlu jujur melihat realitasnya. Dalam sistem fiat modern, nilai uang sangat dipengaruhi kebijakan moneter, arus modal, dan sentimen pasar. Karena itu, stabilitas rupiah hari ini bukan cuma soal kerja bank sentral, tetapi juga soal struktur sistem global yang memang memberi ruang besar pada spekulasi dan dominasi finansial. Sementara itu, wacana dinar dan dirham dalam literatur ekonomi Islam sering diposisikan sebagai upaya mencari stabilitas nilai yang lebih dekat dengan aset riil, meski penerapannya dalam ekonomi modern tetap menjadi perdebatan akademik tersendiri.
Namun inti persoalannya bukan sekadar memilih alat tukar. Yang lebih penting adalah arah sistemnya. Selama negara tetap menempatkan modal asing, utang, dan pasar sebagai penentu utama, maka kerentanan akan terus berulang. Sebab ekonomi yang dibangun di atas ketergantungan tidak akan melahirkan ketenangan. Ini hanya menunda guncangan berikutnya.
Karena itu, pelemahan rupiah hari ini seharusnya dibaca sebagai peringatan serius. Bukan sekadar alarm pasar, tetapi alarm peradaban. Hal ini menandakan bahwa kita sedang hidup dalam sistem yang membuat negeri ini terus mencari stabilitas dari luar, bukan membangun kekuatan dari dalam.
Dan selama fondasi itu belum berubah, rakyat akan terus diminta bersabar setiap kali kurs bergejolak. Padahal yang dibutuhkan bukan hanya sabar. Yang dibutuhkan adalah arah baru yang benar-benar membuat ekonomi berdiri di atas kemandirian, keadilan, dan pengelolaan kekayaan yang berpihak pada umat. [MT]