Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita belakangan menjadi perbincangan luas karena mengangkat sisi lain dari pembangunan yang jarang dibahas secara terbuka. Film ini menyentuh keresahan yang sebenarnya sudah lama dirasakan banyak orang: ada yang ganjil dalam arah pembangunan hari ini.
Di berbagai daerah, pola yang sama terus muncul. Hutan dibuka. Tanah masyarakat berubah fungsi. Proyek besar masuk atas nama kemajuan. Lalu masyarakat lokal yang menolak perlahan diposisikan sebagai penghambat pembangunan.
Papua hanya salah satu wajahnya.
Karena itu, pembahasan film ini tidak cukup berhenti pada soal setuju atau tidak setuju terhadap proyek tertentu. Yang lebih penting adalah memahami cara pandang yang melahirkan pola semacam ini secara berulang.
Film ini menampilkan perubahan besar yang terjadi di Papua Selatan, terutama terkait pembukaan lahan dan proyek pangan berskala besar. Masyarakat adat digambarkan menghadapi masuknya investasi dan industri ke wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup mereka. Hutan yang sebelumnya menjadi sumber pangan, budaya, dan relasi sosial perlahan berubah menjadi kawasan produksi ekonomi.
Di sinilah kita perlu berhenti sejenak.
Masalahnya bukan sesederhana bahwa pembangunan itu jahat. Manusia membutuhkan pembangunan. Negara membutuhkan infrastruktur. Produksi pangan juga penting. Tidak ada masyarakat yang bisa hidup tanpa pengelolaan ekonomi.
Tetapi pertanyaannya adalah: pembangunan menurut siapa? Untuk kepentingan siapa? Dan diukur dengan ukuran apa?
Sebab di titik itulah arah suatu peradaban terlihat.
Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar benda ekonomi. Tanah adalah kehidupan itu sendiri. Di sana ada sejarah, identitas, sumber pangan, hubungan sosial, bahkan cara mereka memahami dunia.
Karena itu, kehilangan tanah bukan sekadar kehilangan aset. Mereka kehilangan sebagian dari keberadaan hidup mereka.
Namun dalam sistem ekonomi kapitalisme modern, tanah dipandang terutama dari nilai ekonominya: seberapa besar keuntungan yang bisa dihasilkan, seberapa tinggi nilai investasinya, dan seberapa besar kontribusinya terhadap pertumbuhan.
Akibatnya, hutan yang bagi masyarakat lokal adalah ruang kehidupan berubah menjadi lahan yang dianggap belum optimal. Laut menjadi potensi industri. Gunung menjadi cadangan tambang. Segala sesuatu direduksi menjadi komoditas.
Di sinilah akar benturannya.
Kapitalisme bekerja dengan logika pertumbuhan tanpa henti. Modal harus berkembang, produksi harus meningkat, dan pasar harus terus diperluas. Karena itu, sistem ini terus mencari ruang baru untuk diekspansi.
Ketika wilayah yang sudah terintegrasi mulai jenuh, hutan, pesisir, dan wilayah adat dipandang sebagai frontier ekonomi berikutnya.
Karena itu, konflik seperti yang ditampilkan dalam Pesta Babi bukanlah gejala yang berdiri sendiri. Konflik seperti ini merupakan konsekuensi yang terus berulang dari cara kerja sistem yang menjadikan ekspansi sebagai kebutuhan dasarnya.
Dalam situasi seperti itu, alam perlahan tidak lagi dipandang terutama sebagai ruang hidup manusia, tetapi sebagai aset yang harus memiliki nilai ekonomi.
Dan menariknya, semua itu sering berlangsung secara legal.
Ada izin. Ada regulasi. Ada proyek nasional. Ada narasi ketahanan pangan dan pembangunan.
Tetapi justru di situlah persoalan mendasarnya.
Sesuatu bisa legal, namun tetap melahirkan ketidakadilan.
Sebab hukum dalam sistem kapitalisme pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh orientasi ekonomi yang dianut negara. Ketika keberhasilan negara diukur dari investasi, pertumbuhan industri, dan angka produksi, negara akan cenderung mempermudah apa pun yang dianggap mendukung pertumbuhan tersebut.
Akibatnya, masyarakat kecil sering berada pada posisi yang lemah sejak awal. Mereka berhadapan bukan hanya dengan perusahaan besar, tetapi juga dengan sistem ekonomi dan kebijakan negara yang bergerak dalam arah yang sama.
Di titik ini, pembahasan tidak lagi cukup dijelaskan dengan narasi oknum serakah atau pejabat korup. Hal-hal itu mungkin ada, tetapi bukan akar utamanya.
Sebab bahkan ketika orang-orang di dalam sistem merasa sedang bekerja secara profesional dan sah, dampak kerusakan tetap bisa muncul jika paradigma dasarnya memang materialistik.
Film ini menggunakan istilah “kolonialisme di zaman kita”. Kata tersebut cukup relevan bila dipahami sebagai pola penguasaan modern atas sumber daya dan ruang hidup masyarakat.
Dulu kolonialisme hadir dengan tentara dan penjajahan langsung.
Hari ini kolonialisme hadir dalam bentuk investasi, proyek strategis, konsesi lahan, utang pembangunan, atau ekspansi industri global. Wajahnya lebih modern. Bahasanya lebih halus. Tetapi pola relasinya sering tetap sama: wilayah kaya sumber daya menjadi objek eksploitasi, sementara masyarakat lokal kehilangan kontrol atas kehidupannya sendiri.
Dan yang penting dipahami, kolonialisme modern tidak selalu datang dari pihak asing. Elite lokal pun bisa menjadi bagian dari mekanisme yang sama ketika paradigma pembangunan yang digunakan tetap paradigma kapitalistik.
Islam memandang persoalan ini dari dasar yang berbeda.
Islam tidak memusuhi pembangunan. Islam juga tidak antiindustri, perdagangan, ataupun teknologi. Tetapi Islam tidak menjadikan materi dan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan tertinggi kehidupan.
Dalam Islam, manusia bukan pusat yang bebas menentukan segala sesuatu berdasarkan manfaat ekonomi semata. Manusia adalah hamba Allah yang terikat aturan syara dalam mengelola kehidupan.
Karena itu, alam tidak boleh diperlakukan hanya sebagai objek eksploitasi.
Islam memandang ada kepemilikan yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas dan tidak boleh dikuasai demi kepentingan segelintir pemilik modal. Negara pun tidak boleh berubah menjadi fasilitator korporasi yang mengorbankan rakyat atas nama investasi.
Tugas negara dalam Islam bukan mengejar pertumbuhan ekonomi berapa persen setiap tahun, lalu merasa selesai. Negara wajib mengurus urusan rakyat, menjaga hak mereka, memastikan distribusi kekayaan berjalan adil, dan mencegah kezaliman dalam pengelolaan sumber daya.
Karena itu, ukuran pembangunan dalam Islam bukan sekadar banyaknya proyek atau besarnya investasi. Ukurannya adalah apakah kehidupan manusia benar-benar terjaga, apakah kebutuhan rakyat terpenuhi, apakah kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu, dan apakah pengelolaan alam menghadirkan maslahat, bukan kerusakan.
Di sinilah perbedaannya sangat mendasar.
Kapitalisme memandang alam terutama sebagai komoditas ekonomi.
Islam memandang alam sebagai amanah yang harus dikelola sesuai hukum Allah demi kemaslahatan manusia.
Kapitalisme bertanya: “berapa keuntungan yang bisa dihasilkan?”
Islam bertanya: “apakah pengelolaan ini adil, halal, dan menjaga kehidupan manusia?”
Maka film Pesta Babi bukan hanya tentang Papua. Film ini menjadi cermin tentang arah peradaban modern hari ini: tentang bagaimana manusia memandang tanah, kekuasaan, pembangunan, dan kehidupan itu sendiri.
Dan selama paradigma pembangunan masih dibangun di atas logika kapitalisme materialistik, konflik semacam ini kemungkinan besar akan terus berpindah tempat dan berganti nama.
Hari ini soal pangan. Besok soal tambang. Lusa soal energi hijau.
Tetapi pola dasarnya tetap sama: ketika keuntungan menjadi tujuan utama, manusia yang lemah hampir selalu menjadi pihak pertama yang dikorbankan. [MT]